Oleh : EnagoDM
” Karena Otsus tidak proteksi alam Papua sehingga munculnya fenomena kerusakan alam Papua, maka kedepan Papua tidak dibutuhkan investasi modal perusahaan bangsa asing, (demimaki, 13 Januari 2022). Saya kira di Papua tidak perlu dihadirkan (diinvestasikan) perusahan asing lagi. Cukup yang sudah diinvestasi. Soalnya lingkungan warisan bumi Papua sudah rusak dan telah dihancurkan, bahkan sumberdaya manusia Papua juga sudah tidak bagus, walaupun otonomi khusus sudah berlaku selama 20 tahun kemudian sekarang dilanjutkan lagi “.
Hamparan Tailing Oleh Freeport di Sepanjang Sungai Ajikwa, Timika Papua (Foto @ist)
Saya melihat dan menyampaikan bahwa jumlah penduduk asli Papua juga tidak banyak dan semakin berkurang secara dratis. Padahal dilihat dari jumlah suku dan bahasa lokalnya dikatakan terlalu banyak di atas Pulau besar kedua di dunia setelah Greenland.
Tetapi, orang yang mempunyai kepentingan ekonomi. Mereka selalu menyatakan bahwa Papua itu pulau yang sangat kaya akan sumber daya alam dan ada apa-apanya di sana. Saya kira pandangan mereka itu hanya mempunyai motivasi untuk mengeksploitasi sumberdaya alam tanpa memikirkan dampak kerusakan yang akan terjadinya. Bahkan, selama ini implementasi dari analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) dan analisis dampak lingkungan (ANDAL) yang adil dan jujur tidak dilakukan dengan baik.
Jikalau demikian, AMDAL & ANDAL itu ada untuk melindungi para pemangku kepentingan dengan adanya motivasi dijinkan usaha. Tentu saja, dilakukan eksplorasi dan eksploitasi di suatu wilayah demi kepentingan perusahan dan negara. Oleh karena itu, sekali lagi saya sampaikan bahwa, di Papua tidak perlu dihadirkan perusahaan asing yang bersifat penambangan mineral logam dan minyak serta penebangan pohon secara berlebihan tanpa mitigasi yang jelas.
Otonomi khusus berlaku di Papua dan Papua barat selama 20 tahun. Namun mengenai sumber daya manusia orang asli Papua dalam bidang-bidang yang berkaitan dengan potensi sumberdaya alam telah gagal (tidak dipersiapkan). Para putra-putri asli Papua tak dapat dilihat dalam kerja-kerja yang berkaitan dengan masalah pemberdayaan. Makanya itu, Papua jangan mencari hidup atas asas penambangan sumberdaya alam logam dan minyak serta stop penebangan hutan yang dampak lingkungannya sangat besar.
Kalau saya hanya berpikir di Papua & Papua barat perlu menghadirkan “Geowisata berbasis budaya lokal dan Kontekstual”. Tetapi itu pun dengan asas kebijakan khusus masyarakat akar rumput di daerah. Itu untuk membuka multi lapangan kerja demi kebutuhan hidup orang asli daerah berupa usaha-usaha berbasis lokal.
Secara realita kesiapan sumberdaya manusianya begitu tidak banyak selama ini. Oleh karena itu, saya menyampaikan bahwa untuk implementasi pembangunan Papua harus berbasis geowisata budaya lokal secara bertahap.
Dan konsepnya itu dapat dimulai dengan penyediaan multi wisata salah satunya seperti geowisata. Geowisata sendiri pengertiannya adalah sebuah konsep untuk menjaga warisan bumi (geoheritage) dari bentukan keberagaman geologi (geodiversity) yang ada, serta menjaga budaya dan bukti artefak manusia (culture and arkeologi).
Tetapi itu selama ini sedikit agak sulit diimplementasikan di Papua sebagai dua propinsi dari negara Indonesia. Terkait dengan sektor-sektor itu di Indonesia masih dikendalikan oleh beberapa kementerian seperti pertahanan dan keamanan demi kepentingan geopolitik ekonomi Indonesia.
Potensi geologi itu tidak hanya menggali dan menguras sektor sumberdaya mineral, minyak dan gas, serta batubara yang tentunya akan terjadi dampak buruk terhadap ekologi hayati dan alam sekitarnya. Namun, perlu mengedepankan pembangunan dengan pendekatan wisata berbasis budaya lokal dan kontekstual. Pendekatan konservasi dan proteksi terhadap semua komponen yang potensial di daerah perlu diutamakan.
Untuk kedepan, saya kuatir akibat lingkungan alam Papua yang sudah rusak. Komponen alam Papua sudah dirusaki itu seperti lingkungan air, darat dan hutan. Kerusakan itu berskala besar terjadi selama otonomi khusus berlaku di Papua sejak tahun 2001. Lingkungan-lingkungan itu telah rusak oleh karena akibat perusahaan asing yang telah dinvestasi beberapa tempat di Papua, seperti; kawasan lisensi pertambangan Freeport Indonesia, kawasan minyak dan gas bumi di Bintuni dan Sorong, serta kawasan perusahaan kelapa sawit dan penebangan pohon lainnya tanpa mitigasi yang jelas.
Oleh karena itu, selama ini orang asli Papua merasa terganggu dengan semua kebijakan yang tertuang dalam otonomi khusus itu tidak proteksi kehidupan mereka serta komponen alam lingkungannya.
